Dilansir dari CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membikin sederet proyek anti-banjir itu macet.
Pertama, yakni proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari rencana pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, tapi realisasinya baru mencapai 16,19 Km.
Kepala Balai Besar Kawasan Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, membeberkan bahwa mandeknya proyek ini sebab terkendala pembebasan lahan.
Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan kini cara kerja konstruksinya belum sampai 50%.
Secara mendetail, pekerjaan fisik Bendungan Ciawi ketika ini menempuh 44%, meski Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun cara kerja pembebasan lahan, sekarang Bendungan Ciawi menempuh 92,12% dan Sukamahi 90,31%.
Baru pembangunan dua bendungan ini sebetulnya telah ada tahun 2005. Agenda itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan hal yang demikian direncanakan selesai pada akhir 2020, walaupun sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan bisa mereduksi aliran jadi hanya 30% dari total aliran air ke Jakarta.
Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Proyek ini diawali pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas sebab terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebasan lahan, telah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung sudah diajukan pembenaran penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Kawasan Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
Permasalahan pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya berbagai alasan menolak pembebasan lahan.
Sebab, banyak dari mereka yang sudah telanjur nyaman tinggal di tempatnya bertempat tinggal selama ini. Ada kesusahan membangun ekosistem baru pada lahan baru.
Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Pengendalian ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.
Kementerian PUPR sudah membikin Perencanaan Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dikerjakan value engineering kepada perencanaan tersebut dan langsung ditindaklanjuti dengan profesi jasmani konstruksinya.
Adapun proyek bendungan ini, ia belum memberikan bocoran secara komplit. Pembatasan terang dikala ini pihaknya masih melaksanakan kajian.
Source :
cnnindonesia.com
cnbcindonesia.com
https://www.adipranaindovesco.com/about-2/